Jakarta -
Pimpinan MPR RI menerima kedatangan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumatera Selatan (Sumsel) untuk menyampaikan aspirasi mengenai revisi tunjangan anggota DPR RI dan percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset. Pertemuan ini berlangsung di Ruang Samiti, Plaza Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, hari ini.
Koordinator BEM Sumsel Adrian Dwi Putra menyebut kedatangan mereka menjadi upaya dalam memperjuangkan aspirasi rakyat sekaligus mengawal jalannya negara.
"Tujuan kami datang ke sini adalah mengawal poin tuntutan mahasiswa dari Sumatera Selatan agar bisa disampaikan langsung ke MPR RI," ujar Adrian dalam keterangan tertulis, Kamis (4/9/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menambahkan, tuntutan yang dibawa mencakup revisi tunjangan yang sudah diklarifikasi Presiden Prabowo Subianto, RUU Perampasan Aset, hingga evaluasi program pendidikan yang meliputi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Poin-poin paling penting itu mungkin RUU Perampasan Aset dengan revisi tunjangan yang sudah diklarifikasi oleh Presiden Prabowo kemarin. Dan juga untuk masalah lanjutan itu di tentang evaluasi program Makanan Bergizi Gratis, guru maupun D4 tentang S1 tadi," sambungnya.
Adrian juga menyebut pihaknya cukup puas karena tuntutan telah diterima dan ditandatangani pimpinan MPR RI.
"Harapan kami ke depan, wilayah lain juga bisa diterima untuk audiensi maupun rapat dengar pendapat lanjutan. Karena sejauh ini masih ada rasa belum puas, mengingat aspirasi kami belum tentu sampai secara penuh ke tingkat pusat," jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan lembaganya berkewajiban untuk menerima dan menindaklanjuti setiap aspirasi.
"Tentu tugas kita adalah menerima, kemudian bersama-sama dengan Badan Musyawarah DPR, khususnya untuk pimpinan MPR, nanti akan kami teruskan di dalam rapat pimpinan. Hal-hal yang berhubungan langsung dengan MPR akan kita tindak lanjuti," ujar Lestari.
Ia menambahkan, setiap aspirasi tidak akan dilepaskan begitu saja sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional MPR.
"Yang paling penting adalah bagaimana kita merespons dengan baik dan melakukan introspeksi. Itu kata kuncinya, introspeksi bagi semua anggota MPR, baik dalam kapasitasnya sebagai pimpinan, maupun dalam menjalankan tugas sebagai anggota DPR dan anggota DPD," sambungnya.
Senada, Wakil Ketua MPR RI Abcandra Akbar Supratman mengapresiasi sikap kritis dari para mahasiswa yang hadir. Seluruh tuntutan juga diterima sebagai bentuk introspeksi.
"Alhamdulillah, hari ini perwakilan dari Badan Aspirasi Masyarakat juga telah turut menandatangani dokumen yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa. Terima kasih atas dukungan yang diberikan. Kami, selaku perwakilan DPR RI, DPD RI, maupun MPR RI, menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan. Kami juga senantiasa memohon dukungan serta doa agar bangsa Indonesia tetap terjaga, utuh, dan kokoh sebagai sebuah bangsa," ujar Abcandra.
Lebih lanjut, Anggota MPR RI Kawendra Lukistian menyebut seluruh aspirasi mahasiswa akan ditindaklanjuti melalui mekanisme di DPR RI.
"Misalnya kita bicara guru dan tenaga honorer, itu domainnya di Komisi X. Kalau bicara soal buruh, maka masuk ke Komisi IX. Jadi ini bukan satu kesatuan yang bisa dijawab sekaligus, tapi harus per komisi. Kalau dibicarakan global, percuma," ujar Kawendra.
Ia menambahkan, DPR RI memiliki mekanisme Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang terbuka dan bisa dipantau masyarakat secara langsung.
"Setiap hari ada sidang di masing-masing komisi yang disiarkan live di TV Parlemen. Jadi silakan dipantau, karena transparansi itu memang tersedia," imbuhnya.
Kawendra menegaskan, tugas Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) adalah memastikan seluruh tuntutan yang masuk akan diteruskan ke komisi terkait agar tidak perlu diajukan satu per satu.
"Yang jelas, tugas kami adalah meneruskan semua tuntutan ini kepada komisi-komisi terkait. Jadi teman-teman tidak perlu bingung harus menyampaikan ke masing-masing komisi," tegasnya.
Pertemuan ini menegaskan komitmen MPR RI untuk menjaga transparansi sekaligus memperkuat peran mahasiswa sebagai mitra kritis dalam pembangunan bangsa.
(akn/ega)
