Jakarta -
Pemerintah akan memulai uji coba digitalisasi bantuan sosial (bansos) pada September 2025, dengan Kabupaten Banyuwangi sebagai pilot project nasional. Tahap awal program ini difokuskan pada bansos yang dikelola Kementerian Sosial (Kemensos).
Melalui sistem baru ini, penyaluran bansos akan berbasis digital sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam pemutakhiran data, mulai dari mengusulkan, menyanggah, hingga mendaftarkan dirinya sendiri.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan, digitalisasi bansos merupakan langkah penting untuk memastikan transparansi, objektivitas, sekaligus memperluas partisipasi publik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita ingin masyarakat ikut serta dalam pemutakhiran data lewat teknologi yang sudah disiapkan. Mereka bisa mengusulkan, bisa menyanggah, bahkan mengusulkan dirinya sendiri. Nanti yang menentukan layak atau tidak layak adalah sistem, bukan lagi orang ketemu orang," ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Rabu (3/9/2025).
Hal ini ia sampaikan usai membuka kegiatan Pelatihan Pengelola Keuangan Sekolah Rakyat di Pusat Pelatihan, Pendidikan dan Pengembangan Profesi (Pusdiklatbangprof) Kemensos, Jakarta, Rabu (3/9).
Digitalisasi bansos juga menjadi implementasi awal Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah yang dilakukan oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Program ini melibatkan sejumlah kementerian guna memastikan integrasi data, pemanfaatan teknologi, dan tata kelola yang transparan serta akuntabel.
Menurut Gus Ipul, pemanfaatan teknologi akan meminimalkan potensi subjektivitas dalam verifikasi.
"Kalau teknologi yang memilih, hasilnya akan lebih objektif. Unsur subjektif akan hilang, meskipun tentu teknologi ada kekurangannya. Itu sebabnya, kekurangan ini akan kita backup dengan ground check atau pengecekan langsung di lapangan," jelasnya.
Gus Ipul menjelaskan, uji coba digitalisasi bansos akan digelar secara bertahap mulai minggu kedua September 2025. Masyarakat didorong memanfaatkan smartphone untuk terlibat langsung dalam proses pemutakhiran data.
"Tentu akan ada kendala, misalnya warga yang belum terbiasa menggunakan smartphone. Itu nanti akan didampingi oleh pendamping PKH maupun staf kelurahan," kata Gus Ipul.
Kemensos bersama pemerintah daerah juga akan mengoptimalkan seluruh sumber daya untuk membantu masyarakat dalam beradaptasi dengan sistem baru ini.
"Insyaallah kalau ini bisa berjalan berkelanjutan, maka kita akan memiliki data yang lebih akurat. Kalau datanya akurat, intervensi juga akan akurat. Dan kalau intervensinya akurat, setiap tahun akan terukur berapa keluarga yang bisa kita dorong untuk naik kelas," tambah Gus Ipul.
Digitalisasi bansos diharapkan menjadi langkah penting dalam tonggak baru penyaluran bantuan sosial. Selain meningkatkan ketepatan sasaran, sistem ini juga membuka ruang partisipasi masyarakat untuk menjaga transparansi dan integritas data.
(anl/ega)
