Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Firman Soebagyo, menyebutkan RI harus mandiri terkait data yang dimiliki. Ia berharap sistem data RI tak bergantung pada teknologi asing.
Hal itu disampaikan Firman dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Informasi Geospasial (BIG), Senin (6/4/2026). Mulanya ia mengatakan mesti ada aksesibilitas sistem informasi geospasial.
"Aksesibilitas sistem informasi geospasial memerlukan keterampilan teknis. Ini menyangkut tadi instrumen, menyangkut sumber daya manusia karena bagaimana kita mau perang, kalau kita tidak punya data yang presisi. Saya terus terang salut sama Iran begitu dia punya rudal, bisa presisi sekali," kata Firman dalam rapat di DPR.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Legislator Golkar ini menyoroti lembaga yang bertanggung jawab terhadap data nasional justru menggunakan dana pinjaman luar negeri. Ia menilai penetapan anggaran itu sebagai ironi.
"Bahwa sangat ironis sebuah lembaga yang bertanggung jawab terhadap data nasional ini harus menggunakan dana pinjaman. Kalau saya jadi Menkeu, menganggap penting nggak data ini? Saya mengatakan di atas segala-segalanya," kata anggota Komisi IV DPR itu.
Ia menyatakan RI harus menerima konsekuensi dari pinjaman luar negeri terkait data yang dimiliki. "Kalau Bapak loan dari luar negeri, tidak ada yang namanya, no free lunch, no free lunch. Tidak ada makan siang gratis, Pak. Mesti ada persyaratan," kata Firman.
"Persyaratannya adalah data Bapak harus diserahkan kepada yang memberikan pinjaman. Makanya saya paling alergi, yang namanya donor country itu memberikan bantuan program riset kepada NGO-NGO. Ini yang merusak negara, Pak," tambahnya.
Ia lantas menyinggung soal data yang terintegrasi dengan perusahaan teknologi. Menurut dia, Indonesia jangan terlalu percaya dengan Google lantaran data yang disajikan bisa salah.
"Tadi Bapak juga menyampaikan bahwa kita ada AI ada Google. Google itu, Pak, menjerumuskan orang juga. Jangan percaya dengan Google. Kemarin waktu pulang Lebaran itu, banyak yang ke pelosok-pelosok masuk ke kampung-kampung. Ini kan masalah data," kata dia.
Ia berharap ke depannya RI bisa mandiri terkait teknologi data. Ia ingin Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data bisa menjadikan RI sebagai negara yang berdaulat dalam kepemilikan data.
"Betul, Pak. Ini masalah data. Jadi jangan sekali-kali kita ini dibohongin oleh teknologi kepentingan asing. Oleh karena itu Indonesia harus mandiri, tegak untuk mengenai data ini," kata Firman.
"Jadi paling akhir, Pak Arif, saya mohon kepada Bapak karena kita sedang menyusun undang-undang ini adalah untuk memperbaiki sistem. Bapak harus bersyukur bahwa DPR, lebih maju melangkah, karena menginisiasi terhadap Undang-Undang Satu Data ini dari Baleg ini di bawah pimpinan Bapak-bapak di depan ini," imbuhnya.
(dwr/isa)
