loading...
Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Achmad Rifki Alaydrus memimpin rapat dengan Perumda Pasar Pakuan dan Bank Kota Bogor dalam rangka pemaparan rencana kerja serta anggaran 2026. Foto/Dok. SindoNews
BOGOR - Komisi II DPRD Kota Bogor menggelar Rapat Kerja bersama Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD ) Kota Bogor. Rapat dengan Perumda Pasar Pakuan dan Bank Kota Bogor ini dalam rangka pemaparan rencana kerja dan anggaran 2026.
Rapat kerja ini dihadiri seluruh anggota Komisi II DPRD Kota Bogor serta jajaran manajemen masing-masing BUMD. Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Achmad Rifki Alaydrus. Dalam pengantarnya, Rifki menegaskan pembahasan rencana kerja dan anggaran BUMD merupakan bagiannya penting dari fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja dan tata kelola perusahaan daerah. Baca juga: Jalankan Fungsi Pengawasan, DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan
Menurutnya, perencanaan yang matang dan realistis sangat diperlukan. Ini agar BUMD mampu memberikan kontribusi optimal bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dalam rapat tersebut, Perumda Pasar Pakuan memaparkan rencana program kerja 2026. Mencakup pengelolaan dan revitalisasi pasar, peningkatan kenyamanan dan kebersihan lingkungan pasar, serta upaya peningkatan kesejahteraan pedagang. Komisi II memberikan sejumlah catatan agar setiap program disusun dengan mempertimbangkan efektivitas anggaran dan dampaknya terhadap perekonomian rakyat.
Sementara itu, Bank Kota Bogor memaparkan rencana bisnis dan anggaran 2026. Termasuk strategi penguatan permodalan, peningkatan layanan perbankan, serta dukungan terhadap sektor UMKM. Baca juga: Prabowo: Perilaku Korup Ada di BUMN Kita, BUMD Kita
Komisi II menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, dan kepatuhan terhadap regulasi dalam menjalankan fungsi intermediasi perbankan. DPRD Kota Bogor mendorong BUMD untuk terus meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan akuntabilitas.
“Komisi II berkomitmen memastikan BUMD dikelola secara sehat, transparan. Dan mampu memberikan manfaat nyata bagi pembangunan ekonomi daerah,” tuturnya.
(poe)
