loading...
Kepala BSKDN Yusharto mengajak ASN Pemprov Jatim bangun kebijakan berdampak yang berbasis SDM dan digital. Foto/istimewa
JATIM - Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) Yusharto Huntoyungo mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) membangun kebijakan yang cerdas dan berdampak. Caranya melalui penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas serta pemanfaatan teknologi digital.
Demikian disampaikan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Yusharto saat menjadi narasumber dalam kegiatan ASN Belajar Seri 2 bertema “From Smart Thinking to Smart Policy: Berpikir Bijak untuk Keputusan Berdampak” yang diselenggarakan oleh BPSDM Jatim secara daring pada Kamis, (22/1/2026).
Yusharto menegaskan, di tengah kondisi banjir data dan pesatnya perkembangan teknologi informasi, keberadaan SDM yang kompeten menjadi prasyarat utama dalam menghasilkan kebijakan yang berkualitas. Menurutnya, teknologi hanyalah alat, sementara manusia tetap menjadi faktor penentu dalam mengelola data, menganalisis permasalahan, serta menyusun rekomendasi kebijakan.
Baca juga: Komitmen Kemendagri Menjaga dan Menghidupkan ASN Ber-AKHLAK Diapresiasi
“Kita bukan hanya bersaing sesama ASN, tetapi juga bersaing dengan kecepatan teknologi. Karena itu, SDM yang mampu memanfaatkan teknologi digital untuk menunjang analisis dan rekomendasi kebijakan menjadi sangat penting,” ujarnya.
Yusharto menyebut, penguatan kompetensi ASN terus didorong melalui berbagai forum pembelajaran, salah satunya melalui program ASN Belajar. Yusharto menekankan pentingnya budaya speak out, di mana ASN didorong untuk berani menyampaikan gagasan, baik secara tertulis maupun dalam forum diskusi, agar berbagai persoalan aktual dapat dianalisis secara tepat.
Selain SDM, Yusharto juga menyoroti pentingnya desain organisasi yang sesuai dengan kebutuhan. Menurutnya, organisasi pemerintah perlu lebih lincah dan adaptif, terutama dengan mengurangi pekerjaan yang bersifat berulang serta membuka ruang kolaborasi dengan sektor swasta dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
