Jakarta -
Presiden Prabowo Subianto pasti selalu berkehendak untuk membuat keputusan atau ketetapan yang berpijak pada filosofi arif dan bijaksana. Karena itu, sangat wajar jika Presiden menuntut laporan yang jujur dari para pembantunya. Dengan laporan jujur dan apa adanya, Presiden bisa membuat dan merumuskan kebijaksanaan serta keputusan yang tepat dan adil demi kebaikan semua elemen masyarakat yang dipimpinnya.
Sebaliknya, laporan tidak jujur kepada Presiden - apalagi semata-mata karena ingin menyenangkan Presiden - justru bisa menjerumuskan Presiden. Bukankah sudah menjadi pemahaman bersama bahwasanya laporan itu ibarat masukan atau input data sebagai bahan dasar untuk memroses atau merumuskan tujuan.
Jika Presiden menggunakan data dari laporan tidak benar dan tidak jujur sebagai pijakan untuk merumuskan kebijakan, akibatnya tentu bisa sangat fatal. Kebijakan menjadi tidak cermat, tidak tepat sasaran, dan juga tidak berkeadilan, karena tidak mencerminkan pemahaman akan konteks masalah riil yang sedang mengemuka.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Para pembantu Presiden sangat diharapkan untuk tidak meremehkan atau menyederhanakan masalah ini. Patut dicamkan bahwa perihal akurasi masalah dan data laporan atau masukan kepada Presiden ini sudah menjadi bahan pergunjingan banyak komunitas. Publik yang peduli mencatat bahwa ada laporan masalah kepada Presiden yang tidak sesuai dengan fakta lapangan.
Sudah menjadi pemahaman dan pengetahuan bersama bahwa keputusan atau kebijakan menjadi tidak efektif - bahkan tak jarang menimbulkan ekses - jika rumusan keputusan atau kebijakan dimaksud berpijak pada masukan atau data yang tidak akurat. Dalam konteks lebih luas, ada begitu banyak contoh kasus tentang fatal atau gagalnya sebuah keputusan akibat masukan atau data yang tidak benar. Sebagai contoh kasus terbaru paling ekstrim adalah pemboman gedung sekolah dasar khusus putri di kota Minab, Iran.
Tragedi kemanusian ini terjadi karena kesalahan data untuk memproses target pemboman di tengah perang Amerika Serikat (AS)-Israel berhadapan dengan Iran itu. Hasil penyelidikan sementara mengindikasikan bahwa pemboman sekolah itu dilakukan oleh militer AS. Sejumlah senator dari Partai demokrat AS mengecam, dan mendesak dilakukan penyelidikan.
Pers di AS memberitakan bahwa investigasi oleh Pentagon (departemen pertahanan AS) menyimpulkan kalau bangunan sekolah putri itu diledakan dengan rudal Tomahawk milik AS. Jumlah korban jiwa sekitar 180, termasuk guru dan staf sekolah. Sekolah ini menjadi target pemboman yang salah karena komando operasi serangan AS menggunakan data lama yang prosesnya mengandalkan kecerdasan buatan atau AI (artificial intelligence).
Dalam konteks Indonesia, bukan rahasia lagi bahwa realisasi program MBG memerlukan koreksi. Sekali lagi, tidak ada yang salah dengan program MBG. Sejumlah negara pun masih menerapkan program yang sama. Namun, MBG di Indonesia memerlukan pengawasan yang ketat di lapangan.
Seharusnya, Presiden diberi ruang untuk terus menjalankan program makanan bergizi bagi anak-anak (MBG) sebagai investasi masa depan bangsa secara benar dan tepat sasaran. Sayangnya, sejauh yang bisa diamati banyak komunitas, program mulia presiden itu justru ditutup dengan laporan-laporan yang kerap berbeda dengan fakta di lapangan. Akibatnya, program MBG seperti yang kita saksikan hari ini di ruang publik.
Sebagaimana diketahui bersama, belum lama ini, Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan keras kepada seluruh jajaran pemerintahan dan BUMN untuk bekerja jujur, transparan, dan tidak menyampaikan laporan palsu atau ABS (asal bapak senang). Dalam acara Tasyakuran ke-1 Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara pada (11/3) di Wisma Danantara, Jakarta, Presiden menegaskan bahwa laporan yang dialamatkan kepadanya harus sesuai kondisi riil di lapangan, bukan sekadar menyenangkan pimpinan.
Di hadapan jajaran pejabat negara dan pimpinan manajemen Danantara, Presiden memberi peringatan keras terhadap laporan akal-akalan. "Jangan main-main lagi dengan saya; laporan palsu; laporan menyenangkan-menyenangkan; laporan supaya bisa akal-akalan. Saya kasih peringatan keras ini," kata Presiden.
Mudah dibuat kesimpulan bahwa ketika presiden menyuarakan peringatan ini, sama artinya bahwa Presiden mengatakan kalau dia tahu selama ini sudah menerima beberapa laporan bernuansa ABS, alias tidak jujur. Dan, Ketika menegaskan "jangan main-main lagi dengan saya," sama artinya Presiden mengingatkan "jangan jerumuskan saya dengan laporan palsu."
Peringatan seperti ini perlu ditekankan karena Presiden pasti ingin mewujudkan dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas. Dengan tata kelola pemerintahan yang demikian itu, dapat dipastikan bahwa presiden selalu dan dapat merumuskan dan membuat keputusan maupun ketetapan yang berpijak pada filosofi arif dan bijaksana demi kebaikan seluruh elemen masyarakat.
Bukankah Presiden Prabowo sudah mengingatkan masyarakat untuk bersiap-siap menghadapi kesulitan akibat kecamuk perang di kawasan Timur Tengah. Masyarakat di banyak negara sudah merasakan langsung ekses dari perang itu. Misalnya, sudah lebih dari 85 negara yang menaikkan harga bensin. Kemauan baik presiden mengingatkan hal itu adalah cermin kejujuran seorang pemimpin. Bahkan, di masa-masa sulit sekarang ini, Presiden berencana menyampaikan taklimat.
Kalau Presiden jujur dengan ekses situasi global saat ini, para pembantu Presiden pun hendaknya berani jujur dalam menyajikan laporan kepada Presiden tentang situasi riil kehidupan bersama, agar presiden dapat membuat keputusan yang arif dan bijaksana demi kebaikan semua elemen masyarakat.
Bambang Soesatyo, Anggota DPR RI/Ketua MPR RI ke-15/Ketua DPR RI ke-20/Ketua komisi III DPR RI ke-7/Dosen Pascasarjana (S3) lImu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan (Unhan)
(akd/ega)
