loading...
Istana dilaporkan marah atas wawancara kontroversial Pangeran Harry dengan BBC yang disebut keterlaluan. Pernyataan sang pangeran menimbulkan gelombang reaksi. Foto/Newsweek
INGGRIS - Istana dilaporkan marah atas wawancara kontroversial Pangeran Harry dengan BBC yang disebut keterlaluan. Pernyataan sang pangeran ini menimbulkan gelombang reaksi keras dari lingkungan kerajaan.
Dilansir dari The News International, Senin (5/5/2025), dalam wawancara tersebut, Pangeran Harry melontarkan tuduhan serius terkait penanganan keamanannya, menyiratkan bahwa proses hukum yang dijalaninya merupakan hasil rekayasa politik.
Menurut laporan Mail on Sunday, pernyataan eksplosif Duke of Sussex tak hanya memicu keresahan internal, tetapi juga dianggap memperlebar jarak hubungan antara Harry dan keluarganya. Terutama di tengah upaya rekonsiliasi yang belakangan ini disuarakan olehnya.
Sumber dalam kerajaan menyatakan bahwa pihak Istana sangat tidak senang dengan isi wawancara tersebut, dan menyayangkan pihak BBC karena dinilai gagal menjalankan tanggung jawab editorialnya dengan baik. Wawancara itu disebut menyajikan berbagai klaim keterlaluan tanpa ada upaya serius untuk menantangnya secara objektif.
Baca Juga: Pangeran Harry Kalah Banding, Gagal Dapatkan Kembali Keamanan Kerajaan Inggris
Foto/People
BBC kemudian mengakui adanya kekeliruan dalam liputan mereka. “Kami gagal menanggapi dengan memadai tuduhan yang menyebutkan bahwa proses hukum tersebut adalah rekayasa pemerintah. Kami seharusnya mencerminkan pernyataan resmi dari pihak-pihak terkait, termasuk Kementerian Dalam Negeri," kata BBC.
Pemerintah Inggris pun ikut angkat bicara. Seorang juru bicara menyatakan kepada The Mail bahwa keputusan terkait keamanan anggota keluarga kerajaan bukan diambil secara sepihak, melainkan melalui pertimbangan kolektif oleh Komite Eksekutif Perlindungan Kerajaan dan VIP (Ravec), yang bertindak independen dari Menteri Dalam Negeri.
“Semua pihak terkait memberikan masukan kepada ketua independen yang bertanggung jawab atas keamanan anggota keluarga kerajaan dan tokoh publik penting,” jelasnya.
“Keputusan tersebut murni hasil evaluasi Ravec sebagai bagian dari kebijakan jangka panjang," tambahnya.
