loading...
Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menyinggung adanya peluang kocok ulang (reshuffle) di kepengurusan partainya. FOTO/FELLDY UTAMA
JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Golkar , Bahlil Lahadalia menyinggung adanya peluang kocok ulang ( reshuffle ) di kepengurusan partainya. Hal ini disampaikan Bahlil dalam acara halalbihalal yang digelar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (16/4/20245) malam.
Kepada seluruh kader yang hadir, Bahlil menyampaikan reshuffle di internal Partai Golkar tidak berbeda jauh dengan reshuffle kabinet. Sebagai pemimpin, dirinya tak membutuhkan waktu lama untuk mengganti pengurusnya sebagai bentuk evaluasi kinerja.
"Tidak mesti menunggu 1 tahun atau 2 tahun, ada pengurus yang mungkin tidak cocok dengan tugasnya ya kita change lah, ini kan Partai Golkar ini kan adalah aset negara dan milik kita semua bagi seluruh rakyat indonesia yang mencintai Partai Golkar ini," kata Bahlil dalam sambutannya.
Tak hanya di level kepengurusan, Bahlil juga akan merotasi sejumlah kadernya yang memangku jabatan di lembaga negara seperti di DPR. Dia pun menyinggung sosok Ketua Komisi XI DPR, Mukhammad Misbakhun.
"Misbakhun ini mana Misbakhun ya, Lagi lari? Bilang sama dia sekarang Golkar tidak membutuhkan pelari, yang Golkar butuhkan pemikir ekonomi yang setiap saat harus ada di Jakarta untuk dimintai pendapatnya, gitu," ujarnya.
"Tapi kalau masih ingin berlari, tanyakan mana prioritas, lari atau penugasan di komisi? Karena banyak anggota Komisi XI yang tunggu barang ini. Kira-kira begitu ya, kita fair-fair saja, nggak papa," tuturnya melanjutkan.
Bahlil mengingatkan jika jabatan yang diemban bukanlah jabatan warisan. Semua kader memiliki hak yang sama untuk berlomba menduduki jabatan tersebut.
"Jadi saya dalam kesempatan kali ini harus membuka ruang kompetisi yang sebesar-besarnya. Sesama anggota fraksi, sesama pengurus, sesama kader, supaya apa., ada rasa memiliki, ada rasa tanggung jawab dan rasa mencintai gitu. Jadi pasti setelah keluar keluar dari sini, anggota komisi XI sudah main barang ini, dan mungkin itu terjadi bukan hanya di Komisi XI, di komisi lain pun ada gerakan tambahan," katanya.
(abd)
