Jakarta -
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menitikberatkan fokus kerja Kementerian Sosial pada penguatan program pemberdayaan sosial guna mengentaskan kemiskinan. Perubahan paradigma dari penyaluran bantuan sosial (bansos) ke pemberdayaan ini dilakukan untuk memastikan keluarga penerima manfaat (KPM) dapat naik kelas atau bergraduasi secara mandiri.
"Memang tahun ini kita benar-benar memperkuat pemberdayaan ini. Pemberdayaan ini yang kita perkuat dan untuk itu kami mohon arahan, apakah kami bisa menambah anggaran atau istilahnya mengalihkan dari anggaran yang sudah ada atau juga nanti ada kombinasi-kombinasi lain," kata Gus Ipul, dalam keterangan tertulis, Senin (6/4/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Tingkat Menteri terkait realokasi anggaran bantuan sosial yang digelar di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hadir dalam rapat tersebut Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, serta Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi.
Perubahan paradigma ini, menurut Gus Ipul, berpijak pada tiga transformasi utama yang dimandatkan Presiden Prabowo kepada Kemensos. Salah satunya adalah transformasi data dalam penyaluran bantuan sosial.
Gus Ipul menekankan penggunaan data yang akurat sangat krusial agar penyaluran bansos lebih tepat sasaran. Untuk itu, diperlukan pemutakhiran data secara berkala guna memastikan validitas dan relevansinya.
"Insyaallah dengan pemutakhiran yang berkelanjutan, sinergi, data kita akan makin akurat," ujarnya.
Transformasi kedua, lanjut Gus Ipul, adalah pemberdayaan melalui program Sekolah Rakyat. Ia menjelaskan, pemberdayaan sosial tidak hanya dilakukan lewat penguatan keterampilan dan aset, tetapi juga melalui penyediaan akses pendidikan gratis yang berkualitas bagi keluarga kurang mampu.
"Dan yang terakhir adalah bagaimana di lapangan, transformasi yang ketiga adalah praktiknya bansos itu tepat sasaran dan berdampak. Ini yang dititipkan kepada kami oleh Bapak Presiden. Oleh karena itu, semua sumber daya yang kami miliki, kami arahkan ke sana," jelasnya.
Gus Ipul menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Bappenas, dan BPS untuk menindaklanjuti penguatan program pemberdayaan tersebut.
Di sisi lain, Suahasil Nazara menyambut baik dan mendukung rencana tersebut. Menurutnya, pengentasan kemiskinan tidak cukup dilakukan melalui penyaluran bansos, tetapi juga perlu diiringi dengan program pemberdayaan agar masyarakat menjadi lebih produktif.
"Makanya itu, pemberdayaan ini kan menurut saya sebenarnya productivity based poverty alleviation (pengentasan kemiskinan berbasis produktivitas)," ungkap Suahasil.
"Karena poverty alleviation (pengentasan kemiskinan) itu enggak bisa dengan charity (bansos), enggak bisa dikasih duit terus. Dia harus berbasiskan productivity (produktivitas). Kemampuan menciptakan pendapatan. Kemampuan menciptakan income. Kemampuan melakukan pekerjaan. Jadi berdaya," tambahnya.
Dukungan serupa juga disampaikan Rachmat Pambudy. Ia menegaskan data yang akurat menjadi kunci dalam memperkuat program pemberdayaan masyarakat, sehingga tidak ada satu pun yang tertinggal dalam upaya pengentasan kemiskinan.
"Untuk itulah, maka kami di Kementerian Bappenas akan selalu mendukung Kementerian Sosial. Karena Kementerian Sosial adalah kementerian yang ada di ujung tombak untuk mengatasi persoalan-persoalan dasar bangsa kita. Ini adalah langkah awal kita untuk selalu melakukan perbaikan, perbaikan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada hubungan dengan kebutuhan dasar rakyat Indonesia, termasuk strategi penebalan pemberdayaan ekonomi kita. Dan pemberdayaan berkaitan dengan penebalan pertama-tama harus dengan data yang benar," kata Rachmat.
Turut mendampingi Gus Ipul dalam rapat tersebut, Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Mira Riyati, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Agus Zainal Arifin, serta Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Supomo.
(akn/ega)
