Jakarta -
Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mendukung pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) darurat di Nagari Seulayat Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakih, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Jumat (12/12).
Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Dukcapil Kemendagri Hani Syopiar Rustam pun memastikan sejumlah sarana bantuan dari Ditjen Dukcapil berfungsi dengan baik. Adapun bantuan yang diberikan untuk mendukung kelancaran pelayanan di lokasi bencana, di antaranya Starlink, power station, dan solar panel portable.
"Bantuan ini bukan hanya simbol, tetapi wujud nyata komitmen Dukcapil untuk hadir di tengah masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa pelayanan adminduk tetap berjalan meski dalam kondisi darurat," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (15/12/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam kunjungannya, Hani turut didampingi Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Sumbar Besri Rahmad. Kehadiran keduanya juga disambut Kadis Dukcapil Kabupaten Padang Pariaman Indra Utama yang mengajak rombongan melihat proses penerbitan dokumen kependudukan pengganti bagi warga terdampak banjir.
Hani menegaskan pelayanan adminduk harus menjangkau seluruh warga tanpa terkecuali. Setelah diteliti melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat, memang tidak ditemukan data yang bersangkutan. Ia lantas memerintahkan petugas untuk mengecek sidik jari pemohon.
"Tidak boleh ada warga negara yang tidak memiliki identitas. Kehadiran posko ini memastikan setiap orang, termasuk yang baru pertama kali merekam data, bisa segera mendapatkan dokumen kependudukan," tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, ketiganya juga berdialog dengan warga yang datang mengurus dokumen kependudukan. Salah satu warga, Dedi Rahmansyah (36) mengaku belum pernah melakukan perekaman data biometrik untuk Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).
"Saya merantau 20 tahun di Medan dan belum sempat datang ke kantor Dukcapil untuk membuat KTP-el," ungkap Dedi.
Berdasarkan data per November 2025, banjir bandang di Kabupaten Padang Pariaman, termasuk wilayah Ulakan Tapakis, berdampak pada ribuan warga dan menyebabkan kerusakan pada permukiman. Kondisi tersebut juga membuat kebutuhan dokumen kependudukan pengganti menjadi sangat mendesak.
Kadis Dukcapil Provinsi Sumbar Besri Rahmad menegaskan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah pun terus dilakukan. Pihaknya pun siap mendukung layanan adminduk bagi warga terdampak.
"Kami bersama Dukcapil Padang Pariaman siap melayani warga terdampak. Dukcapil hadir bukan hanya untuk mengganti dokumen yang hilang, tetapi juga memastikan hak dasar warga tetap terjamin," paparnya.
Sementara itu, Kadis Dukcapil Kabupaten Padang Pariaman, Indra Utama menjelaskan posko darurat menjadi solusi cepat bagi masyarakat. Ia mengatakan Dinas Dukcapil Kabupaten Padang Pariaman memperoleh bantuan 4.000 keping blangko KTP-el untuk mempercepat pencetakan ulang dokumen kependudukan warga yang rusak atau hilang.
Dengan dukungan sarana dari pusat, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman optimistis pelayanan adminduk dapat segera pulih. Apalagi saat ini banyak warga kehilangan KTP, KK, maupun akta kelahiran. Namun, dengan adanya bantuan pusat, pelayanan bisa dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.
"Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berhenti. Dukcapil akan terus hadir untuk memastikan identitas warga tetap terjaga," pungkas Indra.
(anl/ega)
