Dinamika di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masih berlanjut. Mulai dari isu sabotase internal, dugaan penetrasi kepentingan Zionis, hingga reposisi kepemimpinan.
Terbaru, dalam rapat Syuriyah dan Tanfidziyah yang dugelar di kantor PBNU di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat (Jakpus), Sabtu (13/12/2025) membahas soal isu sabotase. Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, KH Imron Rosyadi Hamid atau Gus Imron, mengatakan pihaknya telah menggandeng ahli IT untuk melakukan investigasi.
"Iya, tadi sempat dibahas di rapat kita. Kita telah membentuk tim investigasi yang melibatkan ahli IT ya," kata Gus Imron kepada wartawan seusai rapat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menyebut ada dua nama yang telah disebut dalam rapat tersebut. Namun untuk saat ini Gus Imron menatakan nama-namanya belum bisa disampaikan ke publik.
"Ada dua nama yang disebut tapi nanti akan kita sampaikan pada waktunya, tidak bisa kita sampaikan sekarang karena harus di-SK oleh pimpinan," ucapnya.
Gus Imron mengatakan upaya sabotase sudah terjadi mulai 21 November 2025. Salah satunya menghilangkan hak stamping dari Rais Aam.
"Tapi tim investigasi itu akan mencari dan menginvestigasi siapa yang melakukan sabotase terhadap Digdaya kita. Jadi mulai tanggal 21 November 2025, telah terjadi upaya untuk melakukan sabotase Digdaya, termasuk menghilangkan hak stamping dari Rais Aam," tuturnya.
"Bayangkan, pemimpin tertinggi di NU itu hak stamping-nya dihilangkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab," sambungnya.
Gus Imron mengatakan tim saat ini masih bekerja. Hasil investigasi segera disampaikan kepada Rais Aam PBNU dan publik.
"Nah, ini kita mau investigasi, dan nanti tim akan bekerja secepatnya dan melaporkan hasilnya pada Rais Aam," tutur Gus Imron.
Penetrasi Zionis
Sementara itu, Rais Syuriyah PBNU Muhammad Cholil Nafas mengungkapkan adanya indikasi penetrasi dari zionis ke organisasi Islam terbesar itu. Dia menilai hal itu akan merusak kredibilitas PBNU.
"Ya, sebagaimana dari awal konsen dari Pengurus Besar, dari Syuriyah PBNU, lebih pada pertama, indikasi adanya penetrasi zionis di PBNU. Itu yang utama, sehingga persepsi ini akan merusak terhadap kredibilitas dan nama baiknya PBNU," kata Cholil kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (13/12).
Cholil mengatakan sikap PBNU konsisten mendukung perjuangan Palestina yang saat ini menjadi korban genosida Israel. Menurutnya, pilihan riwayat pengurus PBNU mengundang tokoh pendukung zionis di tengah genosida di Palestina akan menimbulkan polemik.
"Di tengah adanya genosida, kemudian perhatian yang paling tinggi di NU, itu menjadi pimpinan NU, lalu mengundang dari zionis. Yang awalnya oleh Rais Aam sudah diperingatkan dan diwanti-wanti agar juga mengundang dari tokoh-tokoh Islam kontemporer atau Islam yang tenang dari Timur Tengah itu tidak dilakukan," tuturnya.
Dia menilai harmoni di tubuh kepengurusan kurang berjalan. Dia pun mengomentari tata kelola internal organisasi.
"Termasuk ada beberapa cabang-cabang yang harusnya mendapat legalitas belum bisa dilaksanakan. Itu pokok poinya. Karena konsen di Syuriyah itu adalah tata kelola keuangan, tata kelola organisasi," bebernya.
Reposisi
PBNU melakukan restrukturisasi kepengurusan di tengah konflik internal. Kini, Penjabat (Pj) Ketum PBNU dijabat Zulfa Mustofa, sementara Katib Aam dijabat Muhammad Nuh.
Pemilihan Zulfa Mustofa sebagai Pj Ketum berdasarkan rapat Pleno PBNU yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (9/12) malam. Turut hadir Menteri Sosial yang juga Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Menteri Agama Nasaruddin Umar, Hadir juga Ketua PBNU Khofifah Indar Parawansa, Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur) hingga Mohammad Nuh hingga Muhammad Cholil Nafis.
"Ada dua agenda rapat pleno ini, yaitu yang pertama penyampaian risalah hasil rapat harian Syuriah tanggal 20 November 2025 Alhamdulillah seluruh peserta rapat pleno bisa menerima dengan baik apa yang diputuskan di rapat harian Syuriah 20 November lalu," kata pimpinan rapat pleno PBNU Mohammad Nuh di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (9/12).
"Yang kedua, yaitu penetapan Pejabat Ketua Umum PBNU sisa sekarang ini, yaitu Yang Mulia Beliau Bapak Zulfa Mustofa," ungkapnya.
Zulfa Mustofa akan menjadi Penjabat (Pj) Ketum PBNU hingga pelaksanaan Muktamar PBNU yang rencananya akan berlangsung pada tahun 2026. Nuh berharap penyelenggaraan Muktamar itu tak sampai akhir tahun 2026.
"Oleh karena itu, beliau akan memimpin PBNU sebagai Penjabat Ketua Umum melaksanakan tugas-tugasnya sampai dengan Muktamar yang Insyaallah akan dilaksanakan di 2026," kata Mohammad Nuh.
Zulfa Mustofa, berharap rapat pleno penentuan pemimpin PBNU bisa mengakhiri konflik yang belakangan ini mengemuka di publik. Ia ingin ketidakpastian kepemimpinan di PBNU berakhir.
"Saya berharap dengan ditunjuknya saya dalam forum pleno ini sebagai Pejabat Ketua Umum, ketidakpastian itu selesai," ujar Zulfa.
Katib Aam Baru
PBNU juga menggelar rapat Syuriyah dan Tanfidziyah untuk membahas reposisi di tubuh organisasi. Salah satu keputusan rapat tersebut adalah menunjuk Muhammad Nuh sebagai Katib Aam.
Rapat Syuriyah digelar di kantor PBNU di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat (Jakpus), Sabtu (13/12). Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai jajaran, termasuk Pj Ketua Umum PBNU Zulfa Mustofa.
"Di antara hasil yang tadi disepakati adalah adanya reposisi Katib Aam. Jadi, Katib Aam PBNU sejak hari ini ditetapkan adalah Bapak Prof. Dr. H. Mohammad Nuh," kata Wakil Ketua Umum PBNU Mohammad Mukri kepada wartawan di kantornya, Sabtu (13/12/2025).
Reposisi lainnya juga dilakukan. Namun, Mukri mengatakan hal tersebut diserahkan kepada tim yang diketuai oleh Rais Aam dan Pj Ketua Umum PBNU.
"Di samping itu, rapat tadi juga membahas dan memutuskan pembentukan panitia untuk menyelenggarakan Munas serta peringatan Harlah, yakni Harlah satu abad Masehi," ujarnya.
Dalam Munas tersebut, salah satu fokusnya adalah menyelenggarakan Muktamar. Terkait tempat dan waktu pelaksanaan akan ditentukan kemudian.
"Tapi tadi fokus kita di antaranya adalah menyiapkan Muktamar yang akan datang," pungkasnya.
Kubu Gus Yahya Soal Keputusan Pleno
PBNU kubu Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menyebut rapat pleno yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta tidak sah. PBNU kubu Gus Yahya menilai rapat pleno itu bertentangan dengan aturan AD/ART.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU kubu Gus Yahya, Amin Said Husni, menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak memiliki landasan konstitusional dalam organisasi. Sebab, menurutnya para kiai sepuh, melalui pertemuan di Ploso dan Tebuireng, sebelumnya telah memberikan arahan tegas mengenai ketidakbolehan langkah pemakzulan Ketum PBNU.
"Rapat Pleno yang diadakan oleh Rais Aam itu jelas sekali mengabaikan seruan mustasyar dan kiai sepuh di Ploso dan Tebuireng. Para kiai sepuh menegaskan bahwa pemakzulan Ketua Umum berlawanan dengan AD/ART, dan segala langkah yang bersumber dari sana juga melanggar aturan organisasi," ujar Amin, di Jakarta (9/12).
Selain bertentangan dengan arahan para kiai, rapat tersebut juga dianggap tidak memenuhi syarat formal sebagai Rapat Pleno. Amin menegaskan bahwa peserta rapat hanya sebagian sangat kecil dari anggota yang memiliki hak pleno.
"Yang disebut Rapat Pleno di Hotel Sultan tidak memiliki legitimasi apa pun, karena yang hadir hanya seperempat saja dari anggota pleno. Karena itu, mayoritas anggota menolak. Sebagian besar anggota pleno PBNU tetap taat pada arahan kiai sepuh di Ploso dan Tebuireng," tuturnya.
Katib Aam PBNU, Mohammad Nuh, menanggapi PBNU kubu Gus Yahya, yang menyebutkan rapat pleno di Hotel Sultan, Jakarta, tidak sah. Nuh mengatakan hasil pleno itu tak perlu dipertanyakan karena sah secara aturan internal.
Nuh menanggapi ucapan Sekjen PBNU kubu Gus Yahya, Amin Said Husni, yang menyebutkan bahwa pleno tak memenuhi kuota forum (kuorum). Nuh mengatakan rapat itu dihadiri lebih dari setengah plus satu dari jumlah peserta pleno.
"Kalau kuorum ya kuorum, itu dia artinya kuorum itu di AD/ART-nya jelas sudah, pleno ya, itu 50% plus satu. Kalau 50% plus satu tidak terpenuhi, maka ditunda 30 menit. Nah, alhamdulillah kita nggak pake tunda karena dari awal sudah melebihi dari 50 plus satu, yaitu 55,39," kata Nuh di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (10/12).
Nuh mengatakan daftar kehadiran peserta lengkap dimiliki oleh pihaknya. "Daftarnya ada, komplet. Oleh karena itu, kalau dinyatakan tidak kuorum, saya kira data yang akan berbicara," ujarnya.
(dek/lir)
