loading...
BEM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menegaskan pentingnya menjaga fokus terhadap substansi kebijakan publik yang berdampak pada masyarakat luas. Foto/istimewa
JAKARTA - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menegaskan pentingnya menjaga fokus terhadap substansi kebijakan publik yang berdampak pada masyarakat luas. Terlebih saat ini terus bermunculan berbagai isu yang berpotensi mengalihkan perhatian publik
Ketua Bidang Hukum dan Politik BEM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fachrudin mengatakan dinamika politik nasional saat ini banyak diwarnai narasi yang berpotensi membelokkan perhatian dari agenda-agenda penting bangsa.
“Dalam situasi penuh dinamika seperti saat ini, penting bagi kita semua untuk mempertahankan kesadaran kritis, agar perhatian terhadap isu-isu strategis tidak tergeser oleh wacana yang kurang produktif,” ungkap Fachrudin, Senin (8/4/2025)
Baca Juga: SBY Beri Kuliah Umum Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah
BEM UIN Jakarta menilai sejumlah perkembangan global, seperti kebijakan tarif baru dari Amerika Serikat yang berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi nasional, perlu mendapatkan perhatian serius dari masyarakat. Fachrudin menyampaikan dampak dari kebijakan tersebut, termasuk potensi kenaikan harga barang impor dan tekanan terhadap sektor ekspor nasional, dinilai penting untuk dikawal agar tidak berimbas pada kesejahteraan rakyat.
“Fungsi mahasiswa sebagai bagian dari kontrol sosial perlu terus dijalankan secara proporsional, berbasis data, dan dengan semangat konstruktif,” katanya.
BEM UIN Jakarta mengidentifikasi dua tantangan utama yang dihadapi gerakan mahasiswa saat ini. Pertama, tantangan eksternal berupa persepsi negatif terhadap gerakan mahasiswa di ruang publik. Kedua, tantangan internal yakni menjaga semangat dan konsistensi gerakan dalam iklim demokrasi yang dinamis.
“Gerakan mahasiswa harus tetap berlandaskan pada prinsip partisipasi aktif dan tanggung jawab moral sebagai bagian dari masyarakat sipil,” jelasnya.
Guna menyikapi hal tersebut, BEM UIN Jakarta akan mendorong konsolidasi antarkampus untuk memperkuat advokasi kebijakan, dengan fokus pada tiga agenda utama. Yakni pemenuhan hak dasar rakyat, transparansi anggaran, dan penguatan partisipasi publik dalam proses legislasi.
Fachrudin juga mengajak seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat sipil untuk tetap selektif dalam menyikapi informasi, serta lebih berfokus pada pembahasan substansi kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. “Diskursus di tingkat elite tidak boleh mengalihkan perhatian kita dari tugas utama mengawal kebijakan yang berpihak kepada rakyat,” katanya.
(cip)
