Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengatakan 324 unit lebih rumah untuk warga bantaran rel kereta api Pasar Senen, Jakarta Pusat, tengah disiapkan. Sementara 800 unit lainnya akan menyusul untuk warga.
"Kemudian juga atas arahan Presiden Prabowo, hasil beliau turun ke lapangan dua minggu lalu di daerah Senen, itu sudah mulai dibangun di kawasan Jalan Kramat, ya. Itu saya bersama Pak Donny (Danantara), arahan Pak Rosan juga 300, sekitar 300 rumah di kawasan Senen," kata Ara seusai rapat terbatas di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/4/2026).
Untuk hunian warga bantaran rel kereta api kawasan Senen, Ara menargetkan pada 15 Juni 2026 sudah tuntas. Sementara 500 unit sisanya akan segera diproses oleh pemerintah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kemudian juga sedang dipersiapkan oleh kereta api, KAI, 500 rumah berikutnya yang akan segera diproses. Kalau yang di Senen itu akan jadi 15 Juni berarti 2 bulan lagi, 15 Juni 2026," ujarnya.
Selain itu, pemerintah menyiapkan langkah-langkah untuk mengambil alih lahan PT KAI dan aset-aset negara lainnya untuk diambil alih kembali. Arahan Presiden Prabowo Subianto, menurut Ara, lahan negara harus digunakan untuk kepentingan negara dan kepentingan rakyat.
"Dan utamanya di daerah strategis, tadi juga arahan Presiden, Bapak Presiden Prabowo sudah mengarahkan untuk Pak Nusron (Wahid), Menteri ATR untuk mempersiapkan lahan-lahan untuk perumahan dengan cepat sehingga nantinya lahan yang dipersiapkan Pak Nusron kita juga sudah mendapatkan arahan untuk bisa dipersiapkan pembiayaannya dan pembangunannya oleh Danantara," ucap Ara.
Total hunian untuk warga bantaran rel kereta api kawasan Pasar Senen adalah 324 sehingga total sementara 824. "Iya, dari hasil tindak lanjut daripada kunjungan itu. Jadi totalnya 824 unit, gitu ya. Kita berharap itu, tapi yang jadi duluan mungkin yang di Senen, 324 unit," sebut Ara.
Ara mengungkapkan pembiayaan hunian untuk warga bantaran rel kereta api akan dari APBN, Danantara, hingga tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan swasta. Untuk skema kepemilikan, pemerintah tengah menggodokkan payung hukumnya.
"Nah, itu kita sedang atur bagaimana kepemilikannya, ada yang kita pastikan ada dengan sewa juga, ya. Nanti kita lihat aturannya tetapi kita bangun dulu aja biar cepat. Jadi kita bangun sambil menyusul nanti aturannya kita persiapkan. Mana yang bisa, sementara ini tentu cukup banyak yang bersifat sewa, ya, sewa dengan harga yang terjangkau," imbuhnya.
(rfs/fca)
