Jakarta -
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan tingkat aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) masih di bawah 10 persen. Pihaknya menargetkan aktivasi IKD tersebut mencapai 20 persen tahun ini.
Hal itu disampaikan Bima Arya dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/4/2026). Bima menyebut perekaman KTP elektronik di RI sudah di angka 98 persen.
"Penduduk kita sekarang ini dari data terakhir 288.315.089 jiwa Ketua. Jumlah perempuan dan laki-laki sangat tipis. Ini nggak, kalau kita lihat trennya memang dari masa ke masa seperti ini beda tipis saja antara perempuan dan laki-laki. Kemudian kita sudah berhasil untuk melakukan perekaman KTP-el ini hampir 98%," kata Bima Arya dalam rapat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, permasalahan blanko KTP yang masif ditemui pada 2023 kini sudah teratasi. Bima Arya menyebut sudah tidak ada lagi kelangkaan blanko KTP di daerah.
"Kemudian blanko yang tadinya penuh dengan permasalahan sebelum tahun 2023 begitu ya. Nah sekarang ketika sistem lelangnya sudah diterapkan ya dan kita berpindah dari sistem lelang ke e-katalog. Kemudian juga anggaran dari pusat saya kira menjadi lebih signifikan maka hampir tidak ditemui lagi kelangkaan blanko KTP di daerah-daerah," kata Bima Arya.
"Beberapa tahun lalu sebelum 2022 agak banyak daerah-daerah yang masih krisis blangko KTP. Kami sendiri berkeliling ke daerah, Dukcapil selalu memastikan bahwa blangko ini cukup stoknya begitu," tambahnya.
Ia lantas menyinggung aktivasi IKD masih di bawah 10 persen. Ia menilai penggunaan aplikasi IKD ini masih rendah lantaran tak ada kebijakan yang mengharuskan penggunaan tersebut, seperti di era Covid yang mewajibkan aplikasi PeduliLindungi.
"Kemudian aktivasi IKD, IKD ini masih di bawah 10 persen aktivasi IKD ini. Kendalanya ya tentu karena seluruh rakyat belum mengalami insentif untuk menggunakan itu. Jadi kalau dulu zaman COVID kan kita punya PeduliLindungi yang kalau tidak punya itu maka kita tidak bisa kemana-mana. Nah jadi IKD kita belum ke sana," ujar Bima Arya.
Bima Arya mengatakan nantinya akan ada verifikasi yang menerapkan liveness detection atau teknologi biometrik keaktifan. Data yang dikirimkan pun bisa dipastikan tak palsu dan bukan robot.
"Tahun ini kita akan menerapkan liveness detection. Ya jadi agar semuanya bisa dikonfirmasi ketika membuat KTP, ketika membuat IKD itu betul-betul orangnya. Jadi tidak robot, bukan fake begitu. Ini teknologi liveness detection, jadi langsung selfie dan kemudian terkonfirmasi bahwa itu bukan fake, bukan palsu, dan bukan robot," ujarnya.
"Itu mulai tahun ini. Dan artinya kalau liveness detection ini kemudian berjalan dengan baik, maka aktivasi IKD akan melonjak. Ya targetnya tahun ini 20% ya Pak Teguh ya? 20% gitu," lajut Bima Arya.
Tonton juga video "Wamendagri soal Retret Kepala Daerah Kedua: Tinggal Tentukan Waktu"
(dwr/eva)
