loading...
Ridwan al-Makassary, Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) dan Direktur Center of Muslim Politics and World Society (COMPOSE) UIII. Foto/istimewa
Ridwan al-Makassary
Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) dan Direktur Center of Muslim Politics and World Society (COMPOSE) UIII
PADA pekan terakhir September 2025, sidang tahunan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 digelar di kota New York, Amerika Serikat. Namun, masa depan Palestina masih berkabut misteri. Hingga kini, probema Palestina tidak saja menjadi catatan kaki sejarah yang ditumpahi air mata dan darah, melainkan juga cermin kegagalan komunitas internasional untuk menegakkan “benang basah” keadilan.
Sudah lebih dari tujuh dekade sejak Nakba (prosekusi dan pengungsian massal Palestina pada 1948) terjadi, satu pertanyaan yang belum terjawab: apakah Palestina memiliki masa depan kebebasan menentukan diri sendiri (self-determination) atau ia akan terus terperangkap dalam labirin penjajahan dan kekerasan.
Terhadap latar belakang di atas, tulisan ini akan menelisik hal-hal berikut. Bagaimana masa depan Palestina? Bagaimana pandangan umum negara-negara pada Majelis Umum PBB tahun 2025? Apa pilihan-pilihan yang tersedia bagi Palestina?
Asumsi umum yang acap terdengar adalah Majelis Umum tahunan hanyalah sebagai panggung teater retorika. Namun, pada sidang Majelis terakhir berbeda. Beberapa tahun belakangan ini, sejatinya, dunia menyaksikan keterbelahan yang dalam atas penyelesaian Palestina.
Dengan ujaran lain, panggung sidang Majelis tesebut telah menjadi medan pertempuran penting dalam menentukan masa depan Palestina—kedaulatan, legitimasi, dan jalan menuju perdamaian. Salah satu perkembangan penting pada sidang Majelis tersebut adalah gelombang pengakuan baru atas negara Palestina oleh negara-negara yang telah lama menunda langkah itu.
Misalnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron menggunakan pidato PBB-nya secara resmi guna mengumumkan pengakuan Palestina sambil menempatkan syarat pada pemerintahan, gencatan senjata, dan pembebasan sandera. Beberapa negara seperti Inggris, Kanada, Australia, Belgia, Luksemburg, Malta, Portugal, untuk menyebut beberapa, mendukung hak Palestina untuk menentukan masa depannya sendiri.
