Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menanggapi perihal dugaan adanya delapan warga negara Indonesia (WNI) yang direkrut menjadi tentara Rusia. Ia meminta masyarakat tenang dan menunggu informasi pasti dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI.
"Informasi mengenai dugaan delapan WNI yang direkrut untuk bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia tentu perlu menjadi perhatian bersama. Namun, kita juga perlu berhati-hati dan tidak mengambil kesimpulan sebelum identitas, proses perekrutan, serta bentuk keterlibatan mereka benar-benar terverifikasi," kata Dave kepada wartawan, Selasa (1/9/2026).
Dave mengapresiasi langkah Kemlu yang melakukan pendalaman melalui perwakilan RI di Rusia dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. Menurutnya, hal itu penting untuk mengetahui bagaimana proses perekrutan berlangsung serta jenis pekerjaan yang sejak awal ditawarkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hal ini perlu menjadi perhatian karena tawaran pekerjaan dengan iming-iming penghasilan tinggi dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk merekrut WNI tanpa memberikan informasi yang utuh mengenai risiko dan konsekuensinya. Apabila dari hasil pendalaman ditemukan unsur penipuan, eksploitasi, atau jaringan perekrutan, tentu perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Politikus Partai Golkar tersebut.
Dave juga menyoroti pentingnya pencegahan yang mesti dilakukan oleh pemerintah RI. Ia menegaskan keselamatan WNI harus menjadi prioritas utama.
"Pada saat yang sama, upaya pencegahan juga perlu terus diperkuat. Masyarakat, khususnya WNI yang memperoleh tawaran pekerjaan di wilayah konflik, perlu mendapatkan informasi yang memadai agar dapat memahami risikonya dan mengambil keputusan secara lebih hati-hati," kata Dave.
"Yang paling penting, perlindungan WNI tetap menjadi prioritas. Karena itu, koordinasi antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, aparat penegak hukum, dan kementerian/lembaga terkait perlu terus diperkuat agar penanganannya berjalan secara terukur dan persoalan serupa dapat diantisipasi sejak awal," tambahnya.
Ia berharap Kemlu segera menyampaikan hasil pendalaman terkait keberadaan delapan WNI tersebut. Komisi I DPR RI tidak ingin kasus serupa terulang.
"Kita berharap pendalaman yang sedang dilakukan dapat segera memberikan gambaran yang jelas mengenai situasi sebenarnya. Yang terpenting, keselamatan dan perlindungan WNI tetap menjadi prioritas, sekaligus memperkuat langkah pencegahan agar kasus serupa tidak kembali terjadi," katanya.
Rilis data terkait delapan WNI menjadi tentara Rusia disampaikan Intelijen Ukraina dalam sebuah keterangan di situs resminya, Foreign Intelligence Service of Ukraine/FISU. Intelijen Ukraina menampilkan dokumen identitas WNI yang diduga menjadi tentara Rusia.
"Janji berupa bayaran tinggi, tugas non-tempur, percepatan kewarganegaraan Rusia, dan tunjangan sosial menarik minat orang-orang yang-sering kali-tidak mengetahui ke mana sebenarnya mereka akan dikirim," tulis Intelijen Ukraina dalam situs resminya, dilihat detikcom, Senin (31/8).
Jubir I Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, mengatakan pemerintah RI tengah melakukan verifikasi atas informasi itu melalui perwakilan RI di Rusia. Dia menyebutkan Kemlu RI juga berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.
"Informasi mengenai identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan, serta bentuk keterlibatan individu yang disebutkan masih perlu dipastikan lebih lanjut," kata Yvonne dalam keterangannya, Senin (31/8).
(dwr/zap)
